Menurut Undang-Undang Lalu Lintas Jalan, manakah yang BUKAN termasuk lembaga yang terlibat dalam prosedur penetapan kawasan perlindungan lansia?

Jawaban: ④ Kementerian Pendidikan

Prosedur dan standar kawasan perlindungan lansia dan penyandang disabilitas diatur dengan peraturan bersama Kementerian Dalam Negeri dan Keselamatan, Kementerian Kesehatan dan Kesejahteraan, serta Kementerian Pertanahan, Infrastruktur, dan Transportasi. Kementerian Pendidikan terlibat dalam kawasan perlindungan anak, bukan kawasan lansia. [Undang-Undang Lalu Lintas Jalan, Pasal 12-2]